Pernah nggak sih kamu ngerasa lagi antre di kasir minimarket yang panjangnya minta ampun, eh tiba-tiba ada orang yang nyerobot jalur dan malah dilayani lebih dulu sama kasirnya? Rasanya pasti pengen teriak "Woi, nggak adil banget!", kan? Nah, perasaan "nggak adil" itulah yang sekarang lagi dirasakan oleh banyak orang, termasuk kawan-kawan dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Kisah ini bukan sekadar berita hukum yang kaku dan membosankan. Ini adalah drama tentang bagaimana keadilan kadang terasa seperti main petak umpet—susah dicari, dan kalaupun ketemu, seringnya malah bikin kita geleng-geleng kepala. Mari kita bedah kasus ini pakai bahasa tongkrongan, biar kita sama-sama paham kenapa putusan banding ini bikin publik naik pitam.
Ketika "Diskon Hukuman" Jadi Masalah Utama
Bayangkan kamu punya dua kemeja yang sama-sama kena noda tinta permanen. Logikanya, kedua kemeja itu harusnya dicuci dengan deterjen yang sama kuatnya supaya nodanya hilang, kan? Tapi dalam kasus banding empat anggota TNI yang terlibat dalam penyerangan Andrie Yunus, logikanya justru terasa "melenceng".
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, ada putusan banding nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 yang diketok pada 20 Agustus 2026. Hasilnya? Hukuman dua prajurit TNI malah dikurangi. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, eh, tangganya malah dicabut biar makin susah bangun.
Yang paling bikin dahi berkerut adalah status pidana tambahan, yaitu pemecatan dari dinas militer. Di putusan tingkat pertama, mereka sudah divonis untuk "angkat kaki" dari kesatuan. Tapi, di tingkat banding, putusannya jadi abu-abu. Apakah mereka tetap dipecat atau justru "diselamatkan"? Ketidakjelasan ini ibarat memesan kopi susu tapi nggak dikasih tahu gulanya dipisah atau diaduk—bikin bingung dan pastinya nggak enak di hati.
Mengapa Peradilan Militer Sering Dianggap "Benteng Impunitas"?
Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih kasus ini jadi heboh banget sampai TAUD angkat bicara? Jane Rosalina Rumpia dari KontraS mewakili TAUD dengan tegas menyebut bahwa ketidakjelasan dalam amar putusan ini justru memperkuat kecurigaan publik kalau peradilan militer sering kali jadi "infrastruktur impunitas".
Analogi paling gampang begini: bayangkan sebuah keluarga besar di mana ada salah satu anak yang nakal, tapi orang tuanya selalu berusaha menutup-nutupi kenakalan tersebut supaya "nama baik keluarga" tetap terjaga. Hasilnya? Si anak nggak pernah belajar dari kesalahan, bahkan merasa punya privilege untuk mengulangi perbuatannya. Ketika institusi hukum lebih mengedepankan "melindungi kawan" daripada "menegakkan keadilan", di situlah letak masalah besarnya.
Proses persidangan yang berlangsung secara tertutup juga menambah bumbu kecurigaan. Seperti menonton film misteri yang layarnya cuma dikasih celah kecil, kita nggak bisa melihat gambaran utuhnya. Bukti-bukti yang relevan seolah dipilah-pilah, mana yang menguntungkan terdakwa, itu yang diambil. Sementara fakta yang memberatkan? Mungkin dianggap "angin lalu".
Mengabaikan Luka Korban: Keadilan yang Terasa "Dingin"
Mari bicara soal Andrie Yunus. Kita bukan cuma bicara soal angka hukuman penjara, tapi tentang luka fisik dan mental yang ia tanggung. Bayangkan, kulit tubuh yang terbakar sekitar 20% dan kerusakan pada indera penglihatan. Itu bukan perkara sepele yang bisa disembuhkan dengan sekadar kata "maaf" atau "diskon hukuman".
Putusan Dilmilti II Jakarta ini seolah "buta" terhadap penderitaan korban. Dalam hukum yang sehat, seharusnya perspektif korban menjadi kompas utama. Kalau kompasnya saja sudah rusak atau diarahkan ke arah yang salah, bagaimana bisa sampai ke pelabuhan keadilan?
Ada kesan bahwa hakim di tingkat banding kurang mempertimbangkan posisi pelaku yang merupakan aparat negara. Padahal, seseorang yang punya akses ke kewenangan intelijen dan latar belakang militer seharusnya memiliki tanggung jawab moral yang jauh lebih besar. Jika mereka yang dididik untuk menjaga negara justru melakukan tindakan kriminal, bukankah hukumannya harusnya lebih berat sebagai bentuk "koreksi keras"? Sayangnya, yang terjadi malah sebaliknya.
Regulasi "Peninggalan Zaman Old" yang Perlu Direformasi
Satu hal yang menarik untuk dibahas adalah fakta bahwa peradilan militer kita masih menggunakan regulasi yang sudah berumur, bahkan sejak era Orde Baru. Bayangkan kamu mencoba menginstal aplikasi game terbaru dengan grafis tinggi di komputer jadul tahun 90-an. Apa yang terjadi? Lag, error, dan pastinya nggak jalan optimal.
Sistem hukum yang tidak di-update dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan modern akan selalu melahirkan putusan yang "ketinggalan zaman". Kita butuh sistem yang transparan, yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, bukan yang masih terjebak dalam pola-pola lama yang tertutup. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana sistem hukum yang ideal seharusnya bekerja, kamu bisa cek artikel kami tentang pentingnya transparansi hukum di era digital.
Apa Langkah Selanjutnya? Tuntutan yang Masuk Akal
TAUD tidak tinggal diam. Mereka mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk tidak sekadar duduk manis melihat drama ini. Ada tuntutan konkret di sana:
- Tindak lanjut transparan terhadap pengaduan korban atas dugaan pelanggaran etik oleh majelis hakim di Dilmil II-08 Jakarta.
- Menonaktifkan Ketua Dilmil II-08 Jakarta dan Dilmilti II Jakarta karena dianggap mengabaikan prinsip independensi dan imparsialitas.
Ini bukan tentang dendam pribadi, ini tentang menjaga marwah kekuasaan kehakiman. Kalau hakim sebagai "wakil Tuhan" di dunia hukum sudah tidak bisa dipercaya, ke mana lagi rakyat kecil harus mengadu?
Menutup Celah "Main Mata" di Ruang Sidang
Sebagai penutup, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keadilan bukanlah komoditas yang bisa ditawar-tawar di balik meja. Ketika hukum ditegakkan dengan "mata tertutup" (dalam arti tidak melihat siapa yang duduk di kursi terdakwa), barulah kita bisa bicara tentang negara hukum yang sesungguhnya.
Dunia sudah berubah, kawan. Media sosial dan kekuatan publik sekarang adalah pengawas yang paling galak. Tidak ada lagi ruang untuk "main mata" yang tidak terlihat oleh mata publik. Kasus Andrie Yunus ini adalah ujian bagi integritas institusi hukum kita. Apakah mereka akan memilih untuk berbenah dan memulihkan kepercayaan publik, atau justru semakin dalam terkubur dalam citra sebagai "pelindung sesama"?
Kita sebagai warga negara yang sadar, harus terus mengawal isu ini. Jangan biarkan kasus ini tenggelam di antara trending topic yang lewat begitu saja. Ingat, keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak. Tetap kritis, tetap waras, dan jangan pernah berhenti bersuara untuk hal-hal yang benar. Karena pada akhirnya, kitalah yang menentukan wajah hukum di negeri ini.
Apakah kamu setuju kalau peradilan militer perlu segera direformasi total? Atau punya pandangan lain tentang kasus ini? Yuk, diskusi di kolom komentar atau bagikan tulisan ini biar makin banyak orang yang paham bahwa hukum kita masih butuh "resep" yang lebih manjur! Klik di sini untuk membaca opini hukum lainnya.